Public Expenditure Management In Indonesia: Islamic .

11m ago
13 Views
0 Downloads
289.92 KB
19 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : n/a
Upload by : Lilly Kaiser
Transcription

Munich Personal RePEc ArchivePublic expenditure management inIndonesia: Islamic economic review onstate budget 2017Jaelani, AanFaculty of Shariah Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon1 March 2017Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77423/MPRA Paper No. 77423, posted 11 Mar 2017 10:27 UTC

Manajemen pengeluaran publik di Indonesia:Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017Public expenditure management in Indonesia: Islamic economicreview on state budget 2017[This paper discusses the management of public expenditures inIndonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policydocuments, especially about government spending plans in 2017,and then be reviewed by policy analysis, the theory of publicexpenditures, and the theory of public goods, and compared withthe theory of public expenditure in Islamic economics. Publicexpenditure management in Indonesia has implemented adistribution system that divided public expenditure for centralgovernment expenditures, transfers to the regions, and the villagefund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to supportthe achievement of sustainable economic growth, job creation,poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of thewhole community. In Islamic economics, public expenditure is usedto meet the needs of the community based on the principles ofgeneral interest (al-maslahat al-'ammah) derived from the shari'a.Public expenditure on Indonesia's government as an effective tool todivert economic resources and increase the income of society as awhole, and focused on the embodiment of the people's welfare]Dr. Aan Jaelani[10 Maret 2017]

Manajemen pengeluaran publik di Indonesia:Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017Aan JaelaniFakultas Syari’ah & Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati CirebonJl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132e-Mail: [email protected]: https://ideas.repec.org/f/pja475.htmlAbstractThis paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The datacollected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then bereviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and comparedwith the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia hasimplemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfersto the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support theachievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in thewelfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of thecommunity based on the principles of general interest (al-maslahat al-'ammah) derived from the shari'a. Publicexpenditure on Indonesia's government as an effective tool to divert economic resources and increase the incomeof society as a whole, and focused on the embodiment of the people's welfare.Keywords: State budget, fiscal policy, public expenditure, welfare, shariahJEL Classification: E62, H11, H41, H5, 023, P51. PengantarPeranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua sistem perekonomian.Semakin meningkat peranan pemerintah maka semakin besar pengeluaran pemerintah dalamproporsinya terhadap penghasilan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapatdipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah itu.Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintahyang bersangkutan. Tetapi hendaknya disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintahterhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadapkegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu bentuk perekonomian.Karena itu, pengeluaran pemerintah terkait dengan sistem anggaran yangditerapkannya. Anggaran pemerintah di negara-negara sekuler modern secara umum terdiridari dua jenis, yaitu anggaran saat ini (current budget) dan anggaran modal (capital budget).Current budget digunakan untuk memenuhi pengeluaran pada aspek administrasi sipil,pertahanan, biaya pelayanan hutang, dan lainnya, sedangkan capital budget digunakan untukpembangunan infrastruktur, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, telekomunikasi, proyekpertahanan, bendungan, kanal, pembangkit listrik, jalan raya, dan kereta api.Fungsi ekonomi diperlukan pada setiap sistem perekonomian, bukan hanya untukmenyediakan barang-barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barangproduksi dan konsumsi, selain memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitasnasional termasuk stabilitas ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.Setiap anggota masyarakat berharap dapat memenuhi kebutuhannya, sehinggadiperlukan adanya keamanan dan keadilan yang dapat difasilitasi negara, salah satunyamenggunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuknya, termasuk uang, sumber dayaekonomi yang meliputi SDM, alam, modal, dan sebagainya. Dalam hal ini, pengelolaanbelanja negara diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.1

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 di Indonesia,target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun yang terdiri atas; (1) pajaksebesar Rp1.498,9triliun; (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp250,0triliun, dan (3) Penerimaan Hibah sebesar Rp1,3 triliun. Pada sisi belanja negara disepakatisebesar Rp2.080,5 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Belanja PemerintahPusat terdiri atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp763,6 triliun dan belanjaNon Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp551,9 triliun. Adapun besaran defisit yangmasih berada dalam batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesarRp330,2 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB). Defisit APBN tahun2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp330,2miliar.Kebijakan umum belanja pemerintah Indonesia dalam APBN tahun 2017 akandiarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui upayamemacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, mengurangi kemiskinan,mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah juga akansenantiasa mempertajam efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat gunameningkatkan kualitas belanja negara.Pemanfaatan belanja pemerintah pusat juga diarahkan pada peningkatan kualitasbelanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan pada upaya melanjutkan kebijakanefisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas dan efektivitas programperlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS),Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), dan Beasiswa Bidik Misi,meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan Program Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN), memantapkan reformasi birokrasi antara lain dengan mempertahankantingkat kesejahteraan aparatur negara, dan memperkuat kepastian dan penegakan hukum,stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi. Adapun alokasi anggaranbelanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp1.315.526,1 miliar (9,5 persendari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2017 tersebut akandigunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan(Kementerian Keuangan RI, 2017).Dalam bidang infrastruktur, berdasarkan Global Competitiveness Report 2015-2016,kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan menempati peringkat 81 dari 140 negara.Sementara itu, berdasarkan laporan UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia padatahun 2015 menempati peringkat 110 dari 187 negara. Oleh karena itu, dalam rangka memacupercepatan pembangunan, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan belanja yang lebihekspansif dalam APBN, namun tetap dalam koridor kesinambungan fiskal.Pemerintah mutlak ikut berperan dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian,bukan hanya untuk menyediakan barang-barang publik, melainkan juga untukmengalokasikan barang-barang produksi maupun barang konsumsi, di samping memperbaikidistribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi, sertamempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan banyaksumber pendapatan dalam rangka melaksanakan perannya untuk menciptakan kemakmuranbagi rakyat.Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki kewajiban dalam menciptakankesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya.Bahkan peran negara adalah memelihara terselenggaranya ajaran-ajaran agama danmemakmurkan rakyat. Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalambentuk pengeluaran publik memperoleh legitimasi dalam syari’at Islam.2

Tulisan ini akan menganalisis tentang manajemen belanja pemerintah, tujuanpengeluaran publik, dan sistem belanja pemerintah Indonesia dalam APBN Tahun 2017, danmereview secara komparatif dengan konsep belanja negara dalam ekonomi Islam, sehinggadapat diketahui aspek-aspek fungsi dan praktik pembelanjaan pemerintah yang bertujuanuntuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.2. Literatur Review2.1. Teori Pengeluaran PemerintahUntuk memahami perkembangan pengeluaran pemerintah, maka dapat dianalisismelalui teori makro dan teori mikro. Government expenditure untuk pembelian barang danjasa merupakan injeksi terhadap perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan olehsejauhmana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaranpemerintah ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupunberupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasimasalah kemiskinan.Teori makro tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dianalisis denganmodel pembangunan dari Rostow dan Musgrave, hukum Wagner tentang perkembanganaktivitas pemerintah, dan teori Peacock dan Wiseman. Teori-teori tersebut dilatarbelakangioleh perkembangan pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat akibat kegiatanpemerintah yang mengalami peningkatan dalam sistem perekonomian. Menurut Foster &Fozzard (2000), peranan pemerintah yang semakin meningkat menyebabkan proporsipengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional semakin besar. Pengeluaranpemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator bagi kegiatan pemerintah yangdibiayai oleh pemerintah itu sendiri. Namun demikian, proporsi dari pengeluaran pemerintahterhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadapkegiatan pemerintah dalam suatu bentuk perekonomian.Tabel 1Teori Perkembangan Pengeluaran PemerintahNo12Teori/ModelModelpembangunandari Rostowdan erintahUraianMenurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam 5 tahap: the traditional society), the preconditions for take off,the take-off, the drive to maturity), dan the age of high massconsumption. Dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi tersebutadalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social dan politikyang terjadi di masyarakat.Menurut Musgrave, suatu proses pembangunan akan ditandai denganadanya investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besardan persentase investasi pemerintah dalam persentase GNP akansemakin kecil.Model pembangunan Rostow dan Musgrave ini memberikan kerangkadasar bagi peningkatan pengeluaran pemerintah seiring dengan perananpemerintah yang semakin besar. Meskipun teori ini dikembangkan daripengalaman pembangunan ekonomi di berbagai negara, namun adaketidakjelasan terkait dengan pertumbahan ekonomi yang berlangsungsecara bertahap atau tahapan tersebut berlangsung simultan danbersamaan.Perkembangan pengeluaran bagi kegiatan-kegiatan pemerintahsemakin meningkat. Wagner menyebut kondisi ini sebagai “law of everincreasing state activities, atau menurut Musgrave, disebut “law ofgrowing public expenditures”. Peningkatan ini terletak pada kegiatandan kebutuhan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah,penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah, termasuk3ReferensiMusgrave& Wagner &Weber(1977)Musgrave(1959)

pengeluaran pemerintah.Hukum Wagner ini menunjukkan bahwa makin meningkatnyakegiatan-kegiatan pemerintah, makin meningkatnya kebutuhanpemerintah, dan makin meningkatnya pengeluaran negara.Hukum Wagner ini memberikan asumsi bahwa dalam suatuperekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secararelatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagnerini berdasarkan pengamatan empiris dari negara-negara maju, tetapihukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar danekternalitas.3Teori Peacock& WisemanTeori Peacock dan Wiseman didasarkan pada penelitian empirisdengan penekanan pola waktu dan perkembangan pengeluaranpemerintah bukan bersifat continious growth, melainkan seperti tanggarumah. Keduanya menamakan dengan istilah “steplike”.Pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaransedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besaruntuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.Hipotesis teori Peacock dan Wiseman ini menjadi dasar dari teoripemungutan suara.Teori ini menjelaskan pula bahwa masyarakat mempunyai suatutingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapatmemahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintahuntuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini,perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yangsemakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; danmeningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintahjuga semakin meningkat.Backhaus& Wagner(1987)Kayaalp(2004)Peacock &Wiseman(1967)Peacock &Wiseman(1967)Atkinson& 2. Teori Barang PublikSalah satu peran pemerintah yang cukup penting dalam pandangan Rossen & Gayer(2008: 47-49) adalah membuat keputusan terkait alokasi sumber-sumber ekonomi untukmenghasilkan barang publik. Dalam hal ini, sistem ekonomi sosialis mempraktekkan sebagianbesar barang-barang swasta diproduksi oleh pemerintah, sedangkan sistem ekonomi kapitalismenerapkan sebagian besar barang-barang publik diproduksi oleh sektor swasta.Dalam menguraikan alokasi sumber-sumber ekonomi yang optimum untuk barangbarang swasta dan barang publik tidak dapat dilepaskan dari biaya produksi. Sektor swastamempunyai berbagai sumber dana untuk melaksanakan produksi, yaitu dengan meminjamdari bank, menjual saham-saham atau dari keuntungan yang tidak dibagikan kepadapemegang saham (retained earnings). Pemerintah juga mempunyai sumber dana untukmelaksanakan ativitasnya, misalnya saja dengan pinjaman luar negeri, dengan mencetak uangatau dengan memungut pajak.Ada beberapa teori yang menganalisis barang-barang publik dari segi alokasi sumbersumber ekonomi, yaitu teori Pigau, teori Bowen, teori Erick Lindahl, teori Samuelson, danteori anggaran.Tabel 2Teori Barang PublikNo1Teori/ModelTeori PigauUraianMenurut Pigau, barang publik harus disediakan sampai suatu tingkatsehingga kepuasan marginal atas barang publik sama denganketidakpuasan marginal (marginal disutility) akan pajak yang dipungutuntuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakanbarang publik.Teori Pigau ini memiliki kelemahan dalam menjelaskan barang publik,karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam4ReferensiPigau(1920)

2Teori Bowen3Teori ErickLindahl45TeoriSamuelsonTeoriAnggaranmembayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik,sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapatdiukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal.Teori Bowen dapat dijelaskan dengan membuat perbedaan antara barangswasta dan barang publik. Barang swasta merupakan barang yangmemiliki sifat pengecualian, sehingga pemilik suatu barang dapatmengecualikan orang lain dari manfaat barang tersebut, misalnya sepatu.Teori Bowen ini memiliki kelemahan dengan menggunakan analisispermintaan dan penawaran. Kelemahan ini terletak pada prinsip barangpublik yang tidak dapat diberlakukan pengecualian, sehingga masyarakattidak mau menggunakan kesenangan (preferensi) akan barang tersebutyang menjadikan kurva permintaannya tidak adaTeori Erick Lindahl hampir sama dengan teori Bowen, hanya sajapembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut,tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang public.Teori Lindahl ini memiliki kelemahan: membahas barang publik tanpamenjelaskan penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektorswasta; penggunaan kurva indiferens. Sifat barang publik (tidak dapatdikecualikan) menyebabkan tidak ada seorang individu yang bersediamenunjukkan preferensinya terhadap barang public; teori ini hanyamelihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlahbarang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapaikesejahteraan optimal.Teori Samuelson ini menyempurnakan teori pengeluaran pemerintahyang disertai analisis barang sektor swasta. Adanya barang publikdengan dua ciri berupa non-exclucionary dan non-rivalry tidak berartibahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atautingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal.Kelebihan teori ini berupa analisisnya sederhana, jelas, dan menyeluruh.Sedangkan kelemahan teori ini: hasil analisis sangat tergantung padatingkat kesejahteraan individu yang dipilih (individu S atau R), dantingkat kesejahteraan yang mula-mula dipilih; dan Samuelsonmenunjukkan bahwa tercapainya kondisi Pareto optimal, namun kitatidak tahu apakah perpindahan kebutuhan menunjukkan perbaikan ataupenurunan kesejahteraan seluruh masyarakat.teori anggaran memiliki asumsi bahwa setiap orang membayar ataspenggunaan barang publik dengan jumlah yang sama sesuai dengansistem harga untuk barang swasta (private goods). Teori alokasi barangpublik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaanbarang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan (reality), karenabertitik tolak pada distibusi pendapatan awal di antara individu-individudalam masyarakat (dalam hal ini individu A dan B), dan dapat digunakanuntuk menentukan beban pajak diantara para konsumen untukmembiayai pengeluaran pemerintah.Kelemahan utama teori ini adalah digunakannya kurva indiferenssebagai alat analisis yang baik dari segi teori, namun kurang bermanfaatuntuk aplikasi penggunaannya dalam kenyataan sehari-hari.Rossen &Gayer, 53Musgrave& Peacock(1958)LiefJohansen(1963)Margolis& amlich(1981).Beberapa teori barang publik yang dikemukakan tersebut di atas menggunakan kurvapermintaan dan atau kurva indiferens yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur secaraempiris. Oleh karena itu, teori ekonomi dianggap tidak mampu memecahkan maslah alokasisumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang-barang swasta dan barang-barang publiksecara empiris, dan pemecahannya harus dilaksanakan dengan proses pemungutan suara yangbiasa dilakukan dalam proses politik. Namun demikian, pemungutan suara juga tidak dapatmemberikan pemecahan yang sangat memuaskan kecuali pada suatu masyarakat dimanapreferensi mereka identik sehingga dapat tercapai hasil secara aklamasi.Adapun Mawardi (1996: 185-189), ahli hukum madzhab Syafi’i dan seorangnegarawan masa Abbasiyah, memberikan gagasan khusus terkait dengan barang-barang5

publik ini dalam bentuk tanah yang dilindungi (al-hima) dan fasilitas publik (al-arfaq). Alhima merupakan peraturan tentang tanah yang dilarang untuk diolah dan dimiliki seseorang,agar ia tetap menjadi wilayah yang boleh dipergunakan bagi siapapun, tempat padang rumput,dan tempat penggembalaan hewan. Adapun fasilitas umum berupa sarana dan prasaranaumum seperti tempat duduk di pasar, di pinggir jalan, di pinggir kota, dan tempat istirahatbagi para tamu. Tugas pemerintah antara lain menyediakan fasilitas yang dapat menjagakeselamatan, memelihara persediaan air, dan memberikan kesempatan bagi orang untukmemilikinya.Beberapa cacatan dari pendapat Mawardi di atas terkait dengan barang publik (publicgoods), antara lain; pertama, peran pemerintah cukup dominan untuk menjamin tersedianyabarang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan oleh banyak orang, sekaligus juga memberikanlarangan bagi siapa saja untuk memilikinya; kedua, barang-barang publik termasuk jugakebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, sepertipelaksanaan ajaran agama dan harmonisasi umat beragama, keamanan masyarakat,pendidikan, pertahanan nasional, dan sebagainya; ketiga, pemerintah mengangkat petugasuntuk pemeliharaan fasilitas umum atau kebutuhan yang bersifat nasional, misalnyamengangkat ulama yang memberikan pengajaran atau imam shalat; dan keempat, menjaminterciptanya kesejahteraan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui distribusipendapatan public secara adil dan merata.3. MetodologiPada kajian ini, manajemen belanja pemerintah Indonesia pada Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 akan dianalisis dengan review literatursecara komprehensif. Data dikumpulkan dari dokumen yang bersumber dari KementerianKeuangan Republik Indonesia dan informasi dalam bentuk tanggapan atas penetapan RAPBNtanggal 18 Agustus 2016 sampai ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia tentangAPBN Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 17 Nopember 2016. Data ini direview denganmenggunakan analisis data kebijakan tentang pengelolaan belanja pemerintah Indonesia,teori-teori belanja negara dan barang publik, kemudian direview secara komparatif dengananalisis belanja negara dalam ekonomi Islam, sehingga diperoleh kesimpulan dari studitersebut.4. Hasil Kajian4.1. Asas-asas Manajemen Belanja NegaraDalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, disebutkan bahwa belanja negaraadalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yangterdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintahpusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankanfungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi,fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsipariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.Adapun belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusatyang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendaharaumum negara. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusatyang dialokasikan untuk mencapai hasil tertentu pada bagian anggaran kementeriannegara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara (Kementerian Keuangan RI,2017).Kebijakan belanja kementerian/lembaga yang berpedoman pada arah kebijakan fiskaldan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 diarahkan antara lain untuk meningkatkan6

kinerja aparatur pemerintah dengan didukung kebijakan reformasi birokrasi sertamempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara, melanjutkan kebijakan efisiensi danpenajaman belanja nonoperasional pada kementerian/lembaga dengan tetap menjaga kualitaspelayanan kepada masyarakat, melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dankonektivitas untuk memperbaiki kualitas pembangunan, memperkuat pelaksanaan programprioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dankelautan, serta pariwisata dan industri, mendukung penegakan hukum (penanganan perkara)serta stabilitas pertahanan dan keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme), danmendukung peningkatan pengembangan kualitas demokrasi dan kehidupan berpolitik.Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, kebijakan belanjaKementerian/Lembaga dalam tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung upaya tersebutmelalui: perbaikan kualitas perencanaan anggaran, perbaikan kualitas pengelolaan anggarantidak hanya berfokus dalam rutinitas tapi mulai berorientasi pada hasil yang sejalan denganpenataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), berupa perbaikan redaksi atau rumusansasaran kinerja (output-sasaran) dalam rangka meningkatkan kualitas implementasipenganggaran berbasis kinerja, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran.Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar dan pemerataandistribusi pendapatan, sebab negara dibentuk untuk mengemban berbagai tugas kolektif.Pemerintah memiliki perangkat dan sumber daya, termasuk keuangan, untuk memberikanjaminan ini. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan begitusaja kepada mekanisme pasar, sebab pasar memiliki kegagalan dan ketidaksempurnaan.Pemerintah bertugas untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannyapembangunan ekonomi.Pemerintah harus melaksanakan seluruh proyek yang dapat meningkatkankesejahteraan rakyat. Masalah ini sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave &Musgrave (1987: 8) bahwa kesulitan terletak pada kebijakan dalam memutuskan jenis dansifat kebaikan sosial yang dipenuhi secara prioritas dan berapa banyak konsumen tertentuyang diminta untuk memberikan biaya. Hal ini harus diputuskan melalui proses politik. Parapemilih melalui suara mereka dapat memutuskan pilihannya. Sebenarnya, tuntutan terhadapkebutuhan publik melalui proses politik adalah konsep kehidupan modern dan mekanismekeuangan yang sistematis.Pemerintah harus memutuskan pelaksanaan proyek pembangunan berdasarkankebutuhan public. Abu Yusuf (1979: 109) menegaskan bahwa jika fokus pemungutan pajakdiarahkan pada bidang tanah yang tak dapat ditanami, di mana saluran air dapat ditemukankembali, lalu dibersihkan dan diperbaiki, sehingga saluran air dapat mengairi wilayah yangtak ditanami dan dapat meningkatkan pendapatan petani dan pemerintah, maka semua biayaharus ditanggung oleh kas negara. Dalam hal ini, masyarakat dapat meminta pemerintah agarmemenuhi jenis proyek kesejahteraan tertentu.Dalam hal ini, Mawardi (1996: 245) menegaskan bahwa pemerintah akan memenuhikebutuhan publik yang bersifat kewajiban sosial. Jadi, kebutuhan publik harus dipenuhiberdasarkan skala prioritas publik atau rekomendasi otoritas publik berdasarkan kepentinganumum, atau karena sifatnya sebagai kewajiban sosial. Sebenarnya, pengadaan kebutuhanpublik berdasarkan kepentingan publik dan kewajiban sosial sebagai model kebijakankeuangan Islam.Mawardi (1996: 176) menegaskan pula bahwa belanja negara dapat dianalisis sebagaiberikut: “setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara, dansetiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Disamping itu, belanja negara dan perpajakan merupakan alat yang efektif untuk mengalihkansumber-sumber ekonomi.” Pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaanpublik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.7

Pengeluaran negara dipergunakan pula untuk menunjang sektor pasar yang ikutberperan di dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemeliharaan dan penjagaan sertapenciptaan social overheads. Hal ini akan mengarah kepada penurunan segala bidang dalamhal ongkos produksi serta perbaikan efisiensi, yang akibatnya akan meningkatkan produksidan menambah untung. Investasi masyarakat juga akan dapat mengembangkan industri,seperti pertambangan dan irigasi, juga ia dapat menciptakan infrastrukturnya, yang berartimenyiapkan suatu basis pertumbuhan yang kokoh.Di samping itu, keberadaan pengeluaran negara dipergunakan sebagai alat untukmencapai stabilitas ekonomi dan untuk peningkatan produksi dan sebagainya seperti terurai diatas, tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Walaupununtuk negara maju dan untuk negara sedang dan kurang berkembang berbeda dalamprioritasnya. Salah satu cara di mana pengeluaran negara berpengaruh terhadap tingkatpertumbuhan ekonomi ialah adanya kemampuan kerja, kemauan serta kemampuanmenghemat dari pada rakyat dan investasi rakyat (Jaelani, 2015). Pengaruh yang jelas akansangat tergantung pada bentuk serta jumlah pengeluaran negara yang tepat sesuai denganruang lingkupnya. Dengan kata lain, pengeluaran negara hanya merupakan salah satu atauhanya merupakan bagian dari kebijaksanaan ekonomi yang mungkin dijalankan oleh suatunegara.Fenomena lain menunjukkan bahwa mekanisme pasar merupakan salah satu penyebabdari adanya ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di dalam masyarakat suatu negara.Ketidaksamaan atau perbedaan pendapatan dan kesejahteraan tersebut tidak hanya munculdalam bentuk ketidakadilan ekonomi dan sosial, tetapi juga mengubah pola produksi danlapangan kerja. Suatu upaya yang memperkecil perbedaan-perbedaan tersebut di atas akandapat menunjang tercapainya stabilitas ekonomi. Sedangkan stabilitas yang terdapat di dalamkehidupan perekonomian, akan berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan terciptanyakeadaan di atas maka akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap iklim investasi.Pertimbangan-pertimbangan di atas juga dimaksudkan untuk mencapai pemerataanpendapatan dan kemakmuran yang seimbang. Pengeluaran negara merupakan salah satu carayang biasa ditempuh untuk menciptakan kondisi tersebut.Syatibi (1995) memberikan kriteria lain bagi pembelanjaan publik. Tujuan-tujuansyari’ah harus dilindungi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu,kepentingan publik mencakup tiga kategori, yaitu primer (dharuriyah), sekunder (hajiyah),dan anjuran (tahsiniyah). Syatibi (1995) menilai bahwa tujuan-tujuan syari’ah dapat dirincisecara operasional dengan menurunkan aspek-aspek praktis pada lima dimensi, yaitu fungsikeagamaan (din), fungsi kebutuhan dasar (nafs), fungsi pendidikan (‘

pembangunan infrastruktur, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, telekomunikasi, proyek pertahanan, bendungan, kanal, pembangkit listrik, jalan raya, dan kereta api. Fungsi ekonomi diperlukan pada setiap sistem perekonomian, bukan hanya untuk menyediakan barang-barang publik